Undang-Undang Kotamadya yang Baru, Apa Saja Poinnya?

TEMPO.CO, JakartaPresiden Joko Widodo atau Jokowi mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa atau hukum desa. Berdasarkan Bertindak Oleh karena itu, manfaat pensiun merupakan penghasilan yang sah bagi kepala desa sebagai imbalan bagi pejabat yang telah menyelesaikan tugasnya. Sumbangan tersebut diberikan dalam bentuk uang atau yang dipersamakan dengan itu.

1. Besaran manfaatnya tidak ditentukan

Besaran iuran ini tidak ditentukan dalam UU Kota. Berdasarkan aturan tersebut, besaran pensiun kepala desa akan disesuaikan dengan kondisi keuangan desa. Manfaat pensiun diatur dalam § 26 par. 3 UU Kota. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa uang pensiun merupakan salah satu hak kepala daerah.

“Menerima tunjangan dinas satu kali pada akhir masa jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah.“, seperti tertulis dalam artikel yang dikutip pada Kamis, 2 Mei 2024.

2. Satu kandidat bisa menang

Undang-undang Kota yang baru mengatur tentang calon kepala desa dia bisa langsung memenangkan pemilihan ketua desa atau ketua desa jika dia satu-satunya calon. Ketentuan mengenai tata cara pemilihan kepala kotamadya diatur dalam Pasal 34A Undang-Undang Kotamadya yang baru. Pasal 34A mengatur bahwa paling sedikit dua calon kepala kotamadya harus ikut serta dalam pemilihan kepala kotamadya. Jika hanya ada satu calon, maka masa pendaftaran calon kepala daerah akan diperpanjang 15 hari.

Apabila dalam jangka waktu tersebut masih belum ada calon lain, maka masa pendaftaran calon kepala daerah akan diperpanjang kembali. Kali ini, masa pendaftaran akan diperpanjang sepuluh hari. Jika tidak ada calon lain yang melamar, maka komisi pemilihan kotamadya dan badan penasehat kotamadya dapat menunjuk satu calon sebagai kepala kotamadya.

3. Perpanjangan masa jabatan

Salah satu perubahan dalam UU Kota adalah perpanjangan masa jabatan kepala desa hingga delapan tahun. Sebelumnya, masa jabatan kepala desa hanya enam tahun. Namun, menurut undang-undang baru, kepala daerah hanya dapat menjabat selama dua periode pemilihan. Sejauh menyangkut undang-undang kota yang lama, posisi ini dapat dipegang selama tiga periode pemilihan.

Periklanan

Dibandingkan sebelumnya, jumlah totalnya bisa mencapai 18 hingga maksimal 16 tahun menjabat. “Ketua kotamadya memegang jabatan selama delapan tahun terhitung sejak tanggal pelantikan,” sebagaimana tertulis dalam Pasal 39 ayat 1 dalam dokumen Undang-undang Kota yang mulai berlaku pada Kamis, 2 Mei 2024.

Dalam undang-undang baru tentang kotamadya, kepala kotamadya hanya menjabat dua periode pemilihan. Dalam undang-undang desa yang lama, jabatan ini dapat dijabat selama tiga periode pemilihan.

4. Hukum umum

Jelang pemilu, tepatnya pada 31 Januari 2024, massa pengunjuk rasa dari Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia atau Apdesi menuntut agar revisi UU Desa disahkan sebelum pemilu 2024 ikut aksi di depan gedung DPR. Tuntutan utama demonstrasi Apdesi adalah memperpanjang masa jabatan wali kota dari enam tahun menjadi sembilan tahun, namun maksimal tiga periode.

5. Menjadi hukum desa

DPR untuk mengesahkan rancangan undang-undang tentang kotamadya atau rancangan undang-undang tentang kotamadya menjadi undang-undang. Kesepakatan tersebut disahkan pada Sidang Paripurna Sidang V Tahun Sidang 2023-2024 di Ruang Sidang Paripurna Gedung Nusantara II Gedung DPR-MPR Jakarta, Kamis 28 Maret 2024.

BRAM SETIAWAN | DEFARA DHANYA PARAMITHA | SULTAN ABDURRAHMAN

Pilihan redaksi: Kepala desa menerima uang pensiun sesuai undang-undang desa terbaru



Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *