Kuasa Hukum Prabowo-Gibran: PDIP tak punya legal standing untuk menggugat KPU

TEMPO.CO, Jakarta – Kuasa hukum Prabowo-Gibran, Maulana Bungaran, menyebut Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tidak punya status resmi atau tanda pengenal yang sah untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)Jakarta.

Diketahui, tim kuasa hukum PDIP menggugat KPU karena diduga melakukan perbuatan melawan hukum terkait diterimanya pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (cawapres) pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Menurut Maulana, persoalan itu terkait Pilpres 2024. Seharusnya pihak yang berhak mengajukan gugatan adalah pasangan calon peserta Pilpres 2024. Oleh karena itu, PDIP tidak berhak mengajukan gugatan.

“Beda dengan pemilu ke legislatif, pesertanya adalah partai politik. “Ada dua calon yang maju dalam Pilpres,” kata Maulana usai mendengarkan gugatan PDIP di PTUN Cakung, Jakarta Timur, Kamis, 2 Mei 2024.

Menurut Maulana, gugatan itu ditujukan kepada orang yang salah. Pasalnya, gugatan tersebut terkait dengan perselisihan proses Pilpres 2024. Oleh karena itu, PDIP sebaiknya menyerahkan dulu persoalan tersebut ke Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) RI.

“Apa yang diharapkan tidak terjadi. Hukum yang salah digunakan. Karena kalau bicara pemilu pasti undang-undang pemilu. “Ini harus dijadikan acuan,” kata Maulana.

Maulana mengatakan, persoalan penetapan pasangan calon diatur dalam UU Pemilu. Dalam undang-undang ini, pemohon seharusnya mengajukan perselisihan tentang proses awal KPU menerima dan menetapkan Jibran sebagai calon wakil presiden di Bawasl. Jika tidak menerima putusan Bawasl, pemohon bisa mengajukan gugatan ke PTUN.

“Beneran bisa ke PTUN. Tapi harus ke Bawasl dulu. Jadi yang namanya sengketa itu adalah proses pemilihan umum yang harus dia serahkan ke Bawasla, kata Maulana.

Periklanan

Adapun Prabowo-Gibran mengajukan permintaan intervensi atau pihak ketiga dalam sidang gugatan PDIP. Pengacara merasa tertarik karena gugatan ini melibatkan Prabowo-Gibran.

Sidang PDIP terkait dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan KPU. PDIP menuding KPU menerima pendaftaran Jibran sebagai peserta Pilpres 2024. Proses pembacaan pendahuluan digelar pada Kamis, 2 Mei 2024 pukul 10.00 WIB.

Dalam prosesnya, Ketua Tim Kuasa Hukum PDIP Gaius Lumbuun mengatakan PDIP mengubah isi permohonan. Ia awalnya meminta PTUN membatalkan penetapan Prabow Subiant dan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon presiden dan wakil presiden. KPU dinilai melakukan perbuatan melawan hukum karena menerima pendaftaran Jibran sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.

PDIP kini meminta PTUN menyatakan KPÚ sebagai pejabat publik melakukan perbuatan melawan hukum karena menerima pendaftaran Gibran. Dari situ, PDIP akan mendorong MPR mempertimbangkan keputusan pembatalan pelantikan Prabowo-Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih.

“Kami mengubahnya untuk mencoret calon wakil presiden yang bermasalah dengan pelantikan,” kata Gayus usai sidang di Gedung PTUN Cakung, Jakarta Timur, Kamis, 2 Mei 2024.

Pilihan Editor: Perbedaan pandangan mengenai pentingnya oposisi di pemerintahan Prabowo-Gibran



Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *