Indonesia akan menuntut komite antikorupsi Inggris atas kasus suap jet Garuda

TEMPO.CO, Jakarta – Pemerintah Indonesia berencana untuk menuntut Serious Fraud Office (SFO) – sebuah lembaga yang mirip dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Inggris – setelah lembaga tersebut mendapat ganti rugi sebesar €992 juta sehubungan dengan kasus suap pesawat terbang. Garuda pada tahun 2017.

Sangat disayangkan pemerintah Inggris tidak pernah berkomunikasi dengan Indonesia mengenai hal ini (kompensasi). Indonesia harus terlibat, kata Dirjen General Legal Service. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Cahyo Rahardian Muzhar di sela-sela Pertemuan Pejabat Senior ASEAN di Jimbaran, Kabupaten Badung, Bali, Selasa, 30 April 2024.

Cahyo mengatakan Inggris pertama kali memulai penyelidikannya dengan membuka proses pidana atas dugaan suap pembelian pesawat Garuda.

Selama perjalanannya, persidangan dihentikan karena negara tersebut memiliki undang-undang yang menyatakan bahwa persidangan dapat dihentikan jika kompensasi dibayarkan dalam bentuk denda sebesar 992 juta euro.

Meski mengaku tidak mencampuri aturan hukum yang berlaku di negeri ini, namun ia menegaskan Indonesia menjadi negara yang dirugikan dalam kasus tersebut.

Pasalnya, lanjutnya, pembelian pesawat dengan harga yang tidak wajar alias melambung tinggi, namun tanpa hak ganti rugi.

Oleh karena itu kami memutuskan untuk menggugat SFO Inggris di pengadilan Inggris karena kami juga akan menuntut hak kami, hak Indonesia, atas kerugian yang diakibatkan oleh pembelian pesawat Airbus yang membengkak, ujarnya.

Hal ini tidak adil, kata dia, mengingat sebuah LSM di Inggris melakukan investigasi terhadap produsen pesawat Airbus dengan menggunakan informasi, data, dan dokumen dari Indonesia, termasuk putusan pengadilan Indonesia dalam kasus suap yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

“Seolah-olah informasinya semua dari Indonesia, dia (SFÚ) yang melakukan penyelidikan, lalu mendapat 992 juta euro. Itu tidak adil, ini yang kami kejar,” ujarnya.

Periklanan

Ia menambahkan, Indonesia berpeluang melaksanakan permintaan tersebut karena telah berkonsultasi dengan beberapa ahli hukum di negara monarki tersebut.

“Kami telah berkonsultasi dengan beberapa ahli hukum di Inggris dan peluangnya masih ada,” ujarnya.

Cahyo tidak menyebutkan waktu pasti pengajuan gugatannya di Inggris, namun memastikan akan dilakukan dalam waktu dekat.

Sebelum pihaknya berencana menggugat, pihaknya telah mengirimkan dua surat dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia kepada pemerintah di Inggris sebelum COVID-19 melanda.

Ia bahkan memanggil Duta Besar Inggris untuk Indonesia di Jakarta, namun tidak membuahkan hasil yang memuaskan.

“Inilah yang harus kita evaluasi, apakah benar dalam konteks ini Bahasa inggris menganggap kami negara yang setara dengan mereka. Ini tugas untuk kita. Kita akan semuanya keluar dan saya telah diberi izin oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk menggugat Serious Fraud Office di Inggris,” imbuhnya.

Pilihan Editor: Mantan Dirut Garuda Indonesia Emirsyah Satar Dituduh Kerugian Negara Rp 9,3 Triliun



Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *