Barang TKI Bebas Masuk, Tapi Harus Sesuai Peraturan Menteri Keuangan, Syaratnya Apa?

TEMPO.CO, JakartaKementerian Perdagangan menghapus pembatasan jumlah dan jenis kiriman atau barang impor yang dimiliki pekerja migran Indonesia (PMI) ke tanah air. Bahkan barang bekas atau bukan barang baru pun masih diperbolehkan masuk.

“Yang penting tidak ada batasan jumlah barang dalam setiap pengiriman. Artinya, barang yang diimpor itu bisa baru atau tidak baru, kata Direktur Impor Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Arif Sulistiyo saat menyosialisasikan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2024, 2 Perubahan Mendag. Peraturan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Ketentuan Impor di Indonesia, Kamis 2 Mei 2024.

Arif mengatakan untuk memastikan apakah barang tersebut dikirim oleh PMI atau tidak, saat ini sudah ada sistem yang terintegrasi antara Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP2MI), Kementerian Luar Negeri dan juga Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Memotong. .

Ia mengatakan, untuk impor barang pertama oleh pekerja migran Indonesia, tidak ada pembatasan jenis barang, kecuali barang terlarang dan barang berbahaya.

Arif mengaku kerap mendapat banyak pertanyaan dari para pekerja migran mengenai barang-barang yang dilarang untuk diimpor. Impor barang terlarang tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Larangan Ekspor Barang dan Larangan Impor Barang.

“Kedua, ada yang bertanya barang berbahaya apa? Jadi barang-barang tersebut berkaitan dengan keselamatan, keselamatan kesehatan lingkungan atau sering kita sebut dengan K3L. “Ini tidak bisa masuk wilayah Indonesia,” jelas Arif.

Ia menyebutkan barang-barang terlarang dan berbahaya seperti berlian kasar, komoditas prekursor non-farmasi, nitroselulosa (NC), bahan peledak, bahan perusak ozon (BPO), barang berbasis sistem pendingin, hidrofluorokarbon (HFC), baterai litium baru, dan non-B3. limbah .

Jadi teman-teman PMI tidak boleh memakai pakaian rombongan karena menyangkut kesehatan dan keselamatan lingkungan, kata Arif.

“Maka aturan pengiriman PMI penting mengacu pada ketentuan PMK (Peraturan Menteri Keuangan) Nomor 141 Tahun 2023 tentang Ketentuan Impor Barang PMI yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,” dia berkata. Arif.

Apa saja yang diatur dalam PMK?

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141 Tahun 2023 tentang Ketentuan Impor Barang PMI, Pasal 3 menyatakan bahwa:

Pengiriman barang PMI harus memenuhi persyaratan. sebagai berikut:

  1. mengirimkan PMI yang berfungsi dan bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia;

  2. barang rumah tangga dan/atau barang konsumsi;

  3. tidak dikenakan cukai;

  4. bukan ponsel, komputer saku Dan/ atau komputer tablet; A

  5. Periklanan


    bukan untuk diperdagangkan.

Pengiriman PMI dikemas dalam paket terbesar dengan dimensi:

  1. panjang 60 (enam puluh) sentimeter;

  2. lebar 60 (enam puluh) sentimeter; A

  3. tinggi badan 80 (delapan puluh) sentimeter.

Hal ini dinyatakan dalam Pasal 4 Pengiriman barang PMI pembebasan bea masuk diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. Jumlah pengiriman maksimal 3 (tiga) kali 1 tahun kalender; A
  2. Nilai pabean maksimum setiap pengiriman FOB USD 500,00 (lima ratus USD).

Barang yang dikirim oleh PMI bebas bea memasuki:

  1. tidak dikenakan PPN atau PPN dan PPnBM; A

  2. dibebaskan dari pemungutan pajak penghasilan Pasal 22

Di dalam Pasal 5 PMI mengirimkan barang yang nilai pabeannya melebihi ketentuan, bea masuk dipungut dengan tarif sebesar 7,5% dan dikenakan PPN atau PPN dan PPnBM sesuai dengan ketentuan termasuk PPh Pasal 22.

Perlu juga dicatat bahwa penerima barang bertindak sebagai importir barang yang dikirim oleh PMI (Pasal 6).

Pilihan Editor Freeport: Dari Kasus Ayah Minta Saham Hingga Pujian Bahlil ke Jokowi



Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *